Headline
Kabar Daerah
Tangerang
0
Gempuran Sampah di Balaraja: Aksi Seremonial atau Solusi Nyata?
TANGERANG, InovasiNews.Com - Sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang kembali menggelar aksi gempuran sampah pada Minggu (16/3/2025).
Salah satunya UPT 2 DLHK Balaraja yang menurunkan 22 armada, terdiri dari 15 armada UPTD II, 6 armada bidang, 1 armada Kecamatan Balaraja, serta satu alat berat.
Aksi ini tampaknya menjadi rutinitas yang terus diulang setiap kali persoalan sampah memuncak. Namun, apakah langkah ini benar-benar menjadi solusi atau hanya sebatas seremonial tahunan?
Sekjen MAC Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Balaraja, Indra Ocheli, menilai kegiatan tersebut belum cukup efektif. Menurutnya, gempuran sampah tanpa adanya sistem pembuangan yang jelas hanya berujung pada dugaan pemborosan anggaran.
"Kalau cuma gempuran terus tanpa solusi jangka panjang, ya percuma. Harusnya disediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di tiap desa, atau minimal dua sampai tiga titik per kecamatan. Kalau tidak ada itu, masalah ini akan terus berulang," ujarnya.
Kritik serupa disampaikan oleh Ustad Ahmad Rustam, aktivis kerohanian sekaligus Ketua Divisi Keagamaan DPD YLPK PERARI Provinsi Banten. Ia menekankan bahwa kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari keimanan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
"Rasulullah ï·º telah mengajarkan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Islam mendorong umatnya untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan menegakkan keadilan. Jika ada pihak yang membuang sampah dalam jumlah besar hingga mencemari lingkungan, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Tanpa aturan yang ditegakkan dan fasilitas yang memadai, aksi seperti ini hanya akan menjadi agenda tahunan tanpa dampak signifikan. Sampah akan terus menumpuk, dan persoalan lingkungan akan kembali terulang.
Gempuran sampah mungkin bisa menjadi solusi sementara, tetapi tanpa TPS dan sistem pengelolaan yang jelas, masalah ini tak akan pernah tuntas. Anggaran yang dikeluarkan pun berpotensi menjadi dugaan pemborosan.
Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berfokus pada aksi bersih-bersih sesaat, melainkan juga membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Regulasi harus dijalankan secara konsisten agar masalah sampah bisa ditekan secara signifikan.
Masyarakat juga memiliki peran penting. Jika kebiasaan membuang sampah sembarangan terus berlangsung dan tidak ada sanksi tegas, maka upaya pembersihan semacam ini hanya akan menjadi kerja tanpa akhir.
Kini, yang dinantikan adalah langkah konkret dari pemerintah. Apakah mereka benar-benar serius dalam menyelesaikan masalah ini, atau sekadar mengulang kegiatan yang sama setiap bulannya? (Oim)
Via
Headline